Memberarea.id – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menanggapi ramainya pemberitaan soal kemungkinan perombakan kabinet. Ia menegaskan, pemerintah telah memastikan belum ada agenda reshuffle dalam waktu dekat.
Pigai mengacu pada pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang sebelumnya sudah menyampaikan bahwa tidak ada rencana pergantian menteri.
Menurut Pigai, jika Mensesneg sudah berbicara secara resmi, maka isu reshuffle seharusnya tidak lagi diperdebatkan.
Pernyataan Pigai soal Isu Reshuffle
Pigai menilai kabar tersebut lebih banyak dipicu oleh pemberitaan media, bukan berasal dari keputusan pemerintah.
Ia meminta insan pers untuk menghormati pernyataan resmi negara dan tidak terus mengejar komentar serupa ke berbagai menteri.
“Jangan Terus Digoreng”
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026), Pigai menyampaikan agar isu reshuffle tidak terus diangkat.
Ia menekankan bahwa pernyataan Mensesneg mencerminkan sikap pemerintah, sehingga perlu dihargai.
Meski demikian, Pigai tetap menyampaikan apresiasi kepada wartawan, seraya berharap pemberitaan tetap mengedepankan klarifikasi resmi.
Istana Tegaskan Belum Ada Perombakan Kabinet
Sebelumnya, spekulasi reshuffle mencuat saat pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) pada Rabu (28/1/2026). Namun, Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bahwa tidak ada pergantian menteri.
Ia menjelaskan, perubahan yang terjadi hanya berkaitan dengan peralihan jabatan Thomas Djiwandono dari Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Kursi Wamenkeu Masih Kosong
Dengan bergesernya Thomas ke Bank Indonesia, posisi Wamenkeu otomatis ditinggalkan. Namun hingga kini, Istana belum mengumumkan siapa yang akan mengisi jabatan tersebut.
Prasetyo menegaskan belum ada informasi terkait penunjukan pengganti maupun adanya nama lain yang akan digeser.
KSP: Keputusan Reshuffle Sepenuhnya di Tangan Presiden
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebut bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Qodari, bila reshuffle dilakukan, indikator utamanya adalah evaluasi kinerja para menteri.
Kinerja Jadi Pertimbangan Utama
Qodari mengatakan presiden memantau capaian kerja jajaran kabinet setiap hari. Namun, ia tidak merinci target atau indikator spesifik yang digunakan dalam penilaian tersebut.
Ia menambahkan, kekosongan jabatan Wamenkeu merupakan hal wajar karena adanya penugasan baru di BI, sehingga pengisian posisi tersebut bersifat administratif.
