Memberarea.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi restitusi pajak. Saat digiring keluar Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi tahanan, Mulyono mengakui perbuatannya.
Ia menyampaikan bahwa dirinya menerima janji pemberian uang terkait pengurusan pengembalian pajak dan menyadari tindakan tersebut merupakan kesalahan.
Selain Mulyono (MLY), penyidik juga menjerat dua pihak lain, yakni Dian Jaya Demega (DJD) selaku anggota tim pemeriksa pajak KPP Madya Banjarmasin, serta Venasius Jenarus Genggor (VNZ) yang menjabat Manajer Keuangan PT BKB.
Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Modus “Uang Apresiasi” dalam Pengurusan Restitusi
Permohonan PPN PT BKB Jadi Awal Terbongkarnya Kasus
KPK mengungkap bahwa praktik suap ini bermula saat PT BKB mengajukan permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun pajak 2024 karena status kelebihan bayar. Permohonan tersebut diproses oleh KPP Madya Banjarmasin.
Dalam pemeriksaan internal, tim pajak menemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar, setelah koreksi fiskal Rp1,14 miliar, sehingga total restitusi yang dapat dicairkan mencapai Rp48,3 miliar.
Pada November 2025, Mulyono bertemu dengan pihak perusahaan dan menyampaikan bahwa permohonan tersebut bisa dikabulkan dengan syarat adanya “uang apresiasi”.
Kesepakatan Suap Capai Rp1,5 Miliar
Dana Dibagi untuk Pejabat Pajak dan Pihak Perusahaan
Permintaan tersebut disetujui oleh PT BKB melalui VNZ dengan nilai Rp1,5 miliar. Setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan keputusan pengembalian dana diterbitkan pada Desember 2025, uang restitusi resmi masuk ke rekening perusahaan pada 22 Januari 2026.
Tak lama kemudian, DJD menghubungi staf perusahaan untuk menagih bagian uang apresiasi. Dana tersebut dicairkan menggunakan dokumen fiktif.
Dalam pertemuan lanjutan, disepakati pembagian uang dengan rincian Mulyono menerima Rp800 juta, DJD Rp200 juta, dan VNZ Rp500 juta. Namun DJD akhirnya hanya menerima Rp180 juta karena VNZ mengambil potongan 10 persen. Uang itu kemudian digunakan DJD untuk kebutuhan pribadi.
KPK Jerat Para Tersangka dengan Pasal Suap
Pejabat Pajak dan Pemberi Suap Dijerat Undang-Undang Tipikor
Atas perbuatannya, Mulyono dan DJD sebagai penerima suap dijerat pasal pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji. Sementara VNZ diproses hukum sebagai pihak pemberi suap.
KPK menegaskan penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik korupsi restitusi pajak ini.
