Memberarea.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan keyakinannya bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan hingga mencapai 0 persen pada tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2026.
Menurut Cak Imin, pemerintah terus mencatat penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Ia menyebut tingkat kemiskinan nasional yang sebelumnya berada di angka 8,57 persen pada 2024 turun menjadi 8,25 persen pada 2025 dan ditargetkan terus menurun hingga sekitar 7,36 persen pada 2026.
Selain itu, pemerintah juga memasang target jangka panjang agar tingkat kemiskinan nasional dapat berada di angka 5 persen pada tahun 2029.
Sebanyak 88 Kabupaten dan Kota Jadi Fokus Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah Siapkan Program Khusus untuk Wilayah Prioritas
Dalam upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah telah menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai wilayah prioritas penanganan.
Cak Imin menjelaskan bahwa berbagai kementerian dan lembaga akan difokuskan untuk memperkuat program kesejahteraan di daerah-daerah tersebut agar target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai sesuai rencana.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Strategi Pemerintah Tidak Hanya Mengandalkan Bantuan Sosial
Pelatihan Kerja dan Pemberdayaan Jadi Fokus Utama
Pemerintah menegaskan program pengurangan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada bantuan sosial tunai. Menurut Cak Imin, pendekatan utama yang kini diperkuat adalah pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok usia produktif.
Warga yang masuk kategori miskin ekstrem nantinya akan mendapatkan pelatihan keterampilan jangka pendek agar memiliki peluang bekerja atau membuka usaha secara mandiri.
Dengan cara tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan perlindungan sosial.
Data Akurat Jadi Kunci Program Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah Perkuat Infrastruktur Digital Daerah
Cak Imin menambahkan, keberhasilan program pengurangan kemiskinan sangat dipengaruhi ketepatan data penerima bantuan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan dan program pemberdayaan.
Meski begitu, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, termasuk polemik saat penerima bantuan yang dianggap sudah tidak layak dicoret dari daftar bansos.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong penguatan infrastruktur digital di daerah agar proses pendataan hingga distribusi bantuan menjadi lebih transparan dan tepat sasaran.
Pemerintah berharap seluruh program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional.
