Memberarea.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan penolakannya terhadap wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Jusuf Kalla sebagai langkah untuk menekan potensi defisit anggaran negara.
Menurut Said, kebijakan yang menyangkut subsidi harus sangat berhati-hati karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa pengurangan subsidi BBM bukan solusi yang tepat dalam kondisi saat ini.
Dampak Inflasi Jadi Pertimbangan Utama
Kenaikan Harga BBM Bisa Picu Efek Berantai
Said menjelaskan, apabila harga BBM mengalami kenaikan, dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga berpotensi memicu inflasi di berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus melalui perhitungan matang.
Ia menyarankan, jika ada penyesuaian, sebaiknya difokuskan pada BBM non-subsidi yang sudah mengikuti harga pasar. Namun, langkah tersebut tetap harus memperhitungkan efek lanjutan terhadap harga barang dan jasa.
Soroti Penyaluran LPG 3 Kg Agar Lebih Tepat Sasaran
Perlu Sistem Verifikasi Lebih Ketat
Selain BBM, Said juga menyoroti distribusi subsidi LPG 3 kilogram. Ia menilai masih terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan tersebut.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan data administratif, tetapi perlu menerapkan sistem verifikasi berlapis. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penggunaan teknologi biometrik, seperti sidik jari atau pemindaian retina, untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Data Penerima Dinilai Perlu Diperbaiki
Said mengungkapkan bahwa dari total sekitar 8,6 juta penerima yang tercatat, hanya sekitar 5,4 juta yang dinilai layak menerima subsidi LPG 3 kg. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan data agar anggaran tidak terbuang sia-sia.
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap Stabil
Menkeu Jamin Tidak Ada Kenaikan Hingga Akhir 2026
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.
Ia menyebut pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai kemungkinan, termasuk jika harga minyak mentah dunia mencapai USD 100 per barel. Berdasarkan perhitungan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu menanggung beban subsidi.
Masyarakat Diminta Tidak Terpengaruh Isu
Purbaya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada kabar yang menyebutkan anggaran negara akan segera habis atau harga BBM akan naik dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dalam batas aman.
Bantahan Isu APBN Tidak Kuat
Pemerintah Klaim Anggaran Masih Aman
Lebih lanjut, Purbaya membantah isu yang menyebut APBN hanya mampu bertahan dalam waktu singkat. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga stabilitas keuangan negara, termasuk cadangan anggaran tambahan jika diperlukan.
Dengan perhitungan yang telah disusun, pemerintah optimistis dapat menjaga subsidi energi tetap berjalan tanpa harus membebani masyarakat hingga akhir tahun.
