Memberarea.id – Komisi VII DPR RI menyoroti cara Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana dalam menanggapi pertanyaan anggota dewan. Ketua Komisi VII DPR, Saleh Daulay, menilai jawaban seharusnya disampaikan langsung dalam forum resmi rapat, bukan melalui unggahan di media sosial pribadi.
Pernyataan itu disampaikan Saleh saat rapat kerja Komisi VII DPR bersama Kementerian Pariwisata, Rabu (4/2/2026).
Komisi VII Ingatkan Fungsi Rapat sebagai Forum Utama Diskusi
Saleh menegaskan bahwa rapat kerja merupakan ruang konstitusional untuk menyampaikan pendapat, melakukan klarifikasi, sekaligus berdebat secara terbuka.
Jawaban di Medsos Dinilai Kurang Tepat
Menurutnya, beberapa pertanyaan yang dilontarkan anggota DPR justru dijawab Menpar melalui media sosial. Padahal, kata Saleh, seharusnya seluruh respons disampaikan secara langsung dalam rapat.
Ia menambahkan, di ruang rapat semua pihak memiliki kesempatan menanggapi dan mendalami jawaban yang diberikan.
Meski begitu, Saleh tetap mengapresiasi langkah Menpar yang aktif menyampaikan kinerja kementerian. Ia menilai hal tersebut menunjukkan semangat kerja, meski mekanismenya perlu diperbaiki.
DPR Minta Penjelasan Dampak Nyata Program Pariwisata
Dalam rapat tersebut, Menteri Pariwisata juga memaparkan berbagai capaian sepanjang 2025, termasuk ratusan penghargaan yang diraih sektor pariwisata nasional serta penobatan Bali sebagai destinasi terbaik dunia versi TripAdvisor.
Namun Saleh meminta agar pencapaian itu dijelaskan secara lebih konkret, khususnya mengenai manfaat langsung bagi masyarakat.
Penghargaan Diminta Tak Sekadar Jadi Pencitraan
Saleh mempertanyakan kontribusi riil dari 154 penghargaan yang diklaim Kemenpar. Ia menegaskan bahwa prestasi kementerian harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan hanya memperkuat citra lembaga atau pejabat.
Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran dalam rapat dan pemberian penjelasan lisan merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pejabat negara.
DPR Dorong Menpar Lebih Terbuka di Forum Resmi
Komisi VII berharap ke depan Menteri Pariwisata dapat memanfaatkan forum rapat sebagai sarana utama komunikasi dengan DPR. Dengan demikian, setiap program, penghargaan, dan kebijakan bisa dibahas secara transparan serta mendapat masukan langsung dari wakil rakyat.
Menurut Saleh, keterbukaan di ruang rapat akan membantu memastikan kebijakan pariwisata benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat luas.
