Memberarea.id – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan kembali melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses hukum yang menjerat dirinya dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Usai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin (9/3/2026), Noel menyatakan bahwa hingga sidang kesembilan belum ada satu pun saksi yang secara langsung menyebut keterlibatan dirinya dalam perkara tersebut.
Ia mengaku berharap hasil persidangan selanjutnya tetap konsisten dengan fakta yang muncul selama persidangan berlangsung.
Kritik Keras terhadap Kinerja KPK
Dalam pernyataannya kepada media, Noel menilai kinerja KPK saat ini patut dipertanyakan apabila tidak ada bukti kuat yang mengaitkan dirinya dengan kasus tersebut.
Ia bahkan menyampaikan kritik tajam terhadap lembaga antirasuah tersebut. Noel menuding KPK periode saat ini tidak bekerja dengan standar keadilan yang semestinya.
Selain itu, ia juga menyinggung kasus hukum yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang hingga kini belum ditahan meskipun telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Noel, masih banyak perkara lain yang belum dituntaskan secara maksimal oleh lembaga tersebut.
Noel Minta Pimpinan KPK Hadir di Persidangan
Dalam kesempatan sebelumnya, Noel juga sempat menyampaikan harapannya agar pimpinan KPK dapat hadir langsung dalam persidangan yang menjerat dirinya.
Ia menyampaikan hal tersebut saat berada di ruang sidang, meskipun menyadari bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.
Noel saat ini duduk sebagai terdakwa dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Nama Ida Fauziyah Ikut Disebut dalam Persidangan
Dalam proses persidangan, nama mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat muncul saat pemeriksaan saksi.
Seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Sekretariat Jenderal Kemenaker menyebut adanya aliran dana sebesar Rp50 juta yang diduga berkaitan dengan kasus pengurusan sertifikasi K3.
Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Miliaran Rupiah
Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, Noel disebut bersama sejumlah terdakwa lain diduga melakukan pemerasan terhadap pemohon sertifikasi K3 dengan total nilai mencapai Rp6,52 miliar.
Selain itu, ia juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp3,36 miliar serta satu unit motor mewah jenis Ducati Scrambler berwarna biru dongker.
Jaksa menyebutkan dugaan pemerasan tersebut melibatkan beberapa pihak lain yang turut menjadi terdakwa dalam perkara yang sama.
Terancam Hukuman Berdasarkan UU Tipikor
Atas dugaan perbuatannya, Noel dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jika terbukti bersalah, ia dapat dikenai hukuman sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.
Kasus ini masih terus bergulir di pengadilan, dan majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan saksi serta bukti sebelum mengambil keputusan akhir.
