MemberArea.id – Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus aktris senior Rieke Diah Pitaloka memberikan tanggapan serius terkait pengakuan aktris Aurelie Moeremans yang mengaku menjadi korban child grooming. Pengakuan tersebut disampaikan Aurelie melalui buku digital berjudul Broken Strings yang belakangan viral dan memicu diskusi luas di media sosial.
Kasus ini kembali membuka mata publik bahwa kekerasan terhadap anak bisa terjadi pada siapa saja, termasuk figur publik, dan kerap berlangsung dalam proses panjang yang sulit disadari oleh korban.
Kasus Aurelie Moeremans Jadi Sorotan Nasional
Pengakuan Aurelie mengenai pengalaman masa kecilnya menyedot perhatian publik setelah seorang pria bernama Roby Tremonti memberikan klarifikasi terbuka yang justru menambah polemik. Klarifikasi tersebut bahkan ramai diparodikan oleh sejumlah selebritas, menandakan isu ini menjadi pembicaraan nasional.
Dibahas di DPR Bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan
Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan bahwa kasus ini telah dibahas secara resmi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Menurutnya, kasus ini menunjukkan bagaimana praktik child grooming dilakukan secara sistematis, perlahan, dan seringkali berlapis.
“Apa yang diungkap Aurelie menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak bisa terjadi melalui mekanisme yang tidak kasat mata, tapi dampaknya panjang dan traumatis,” ujar Rieke.
Ancaman Hukum Berlapis untuk Pelaku Child Grooming
Rieke menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum sudah memiliki dasar regulasi kuat untuk menindak pelaku child grooming.
Undang-Undang Perlindungan Anak
Dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016, tindakan pencabulan terhadap anak diatur secara tegas. Pelaku dapat dikenakan hukuman 5 hingga 15 tahun penjara serta denda hingga Rp5 miliar.
UU TPKS, KUHP Baru, dan UU ITE
Selain itu, pelaku juga bisa dijerat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pasal-pasal pencabulan dalam KUHP lama dan baru, serta UU ITE Pasal 27 ayat (1) jika terdapat unsur penyebaran konten bermuatan asusila.
“Kasus child grooming bisa dikenakan pemidanaan berlapis, tergantung unsur perbuatannya,” tegas Rieke.Dorong Edukasi Publik dan Penanganan Tegas
Rieke mendorong agar kasus ini menjadi momentum memperkuat edukasi publik, khususnya bagi orang tua dan remaja. Ia juga mengusulkan adanya ruang diskusi terbuka bersama komunitas perempuan dan lembaga negara agar pencegahan child grooming lebih efektif.
Komitmen Penegakan Hukum Berkeadilan
Menurut Rieke, penanganan kasus semacam ini harus berjalan tegas, transparan, dan berkeadilan, sekaligus menjadi ujian bagi implementasi KUHP baru agar benar-benar melindungi korban.
“Ini saatnya hukum menunjukkan taringnya. Negara harus hadir melindungi anak-anak dari kekerasan seksual,” pungkasnya.
